Kamis, 20 September 2001
Orang Masuk ke Batam Diatur Perda
Batam, Kompas
Pemerintah Kota (Pemko) Batam mulai memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk dalam Daerah Kota Batam, 1 Oktober mendatang. Pihak Pemko dan Otorita Batam (OB) sudah menyiapkan personel petugas di lapangan dan pintu-pintu masuk sebagai tempat check point bagi pendatang ke Batam.
"Tanggal 1 Oktober ini Perda Kependudukan di Batam sudah mulai efektif diberlakukan. Mudah-mudahan saja segala sesuatunya bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan," kata Kepala Dinas Kependudukan Batam Drs Said Hasyim kepada Kompas di Batam, Rabu (19/9).
Perda Kependudukan ini bertujuan sebagai antisipasi pengaturan orang yang masuk dan keluar Batam. Isi Perda Kependudukan ini antara lain menyebutkan, setiap pendatang di Batam dengan maksud mencari kerja dikenai uang jaminan sebesar ongkos tiket ke daerah asal dan menunjukkan uang biaya hidup sebesar Rp 300.000 untuk tinggal selama 15 hari. Apabila tak memiliki uang jaminan, Pemko Batam berhak menolak pendatang tersebut.
Dalam Perda Nomor 21 ini juga disebutkan, pendatang yang tujuannya mencari kerja ke Batam harus mempunyai jaminan dari keluarga yang memiliki domisili tetap yang bertempat tinggal di permukiman yang legal, bukan rumah liar. Pendatang yang sudah berada di Batam selama 15 hari diperkenankan memperpanjang masa tinggalnya atas persetujuan kepala desa atau kelurahan setelah mendapat permohonan dari pihak keluarga.
Hasyim menjelaskan, diberlakukan Perda Kependudukan ini bukan berarti ingin membatasi orang masuk ke Batam. Siapa saja boleh datang ke Batam sepanjang memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Tujuan Perda Kependudukan ini semata-mata untuk mengendalikan dan menata ulang soal kependudukan di Batam agar tidak menimbulkan masalah di masa depan bagi Kota Batam.
Sebagaimana data OB, pertumbuhan penduduk rata-rata meningkat antara 15 sampai 20 persen tiap tahunnya. Pada tahun 1978 penduduk di Batam berjumlah 31.800 orang, naik menjadi 43.000 jiwa tahun 1983. Kemudian naik lagi menjadi 95.800 jiwa tahun 1990 dan 10 tahun kemudian menjadi 462.528 orang.
Menurut Hasyim, saat ini Pemko sedang menyiapkan 183 orang sebagai personel petugas di lapangan, mulai dari petugas pengawasan di lapangan, di pelabuhan-pelabuhan dan di pintu-pintu cehck point. Ada sebanyak 12 pintu pelabuhan keberangkatan yang sudah disiapkan personelnya yang masing-masing pelabuhan diisi dua orang. Ke-12 pelabuhan itu adalah Belawan, Tanjung Priuk, Kuala Tungkal (Jambi), Palembang, Tanjungbalai Karimun, Kundur, Tanjungbatu, Tanjungpinang, Selat Panjang, Buton (Kabupaten Siak), Tembilahan dan Dumai (Riau). (smn)
Baca selengkapnya »
Orang Masuk ke Batam Diatur Perda
Batam, Kompas
Pemerintah Kota (Pemko) Batam mulai memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk dalam Daerah Kota Batam, 1 Oktober mendatang. Pihak Pemko dan Otorita Batam (OB) sudah menyiapkan personel petugas di lapangan dan pintu-pintu masuk sebagai tempat check point bagi pendatang ke Batam.
"Tanggal 1 Oktober ini Perda Kependudukan di Batam sudah mulai efektif diberlakukan. Mudah-mudahan saja segala sesuatunya bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan," kata Kepala Dinas Kependudukan Batam Drs Said Hasyim kepada Kompas di Batam, Rabu (19/9).
Perda Kependudukan ini bertujuan sebagai antisipasi pengaturan orang yang masuk dan keluar Batam. Isi Perda Kependudukan ini antara lain menyebutkan, setiap pendatang di Batam dengan maksud mencari kerja dikenai uang jaminan sebesar ongkos tiket ke daerah asal dan menunjukkan uang biaya hidup sebesar Rp 300.000 untuk tinggal selama 15 hari. Apabila tak memiliki uang jaminan, Pemko Batam berhak menolak pendatang tersebut.
Dalam Perda Nomor 21 ini juga disebutkan, pendatang yang tujuannya mencari kerja ke Batam harus mempunyai jaminan dari keluarga yang memiliki domisili tetap yang bertempat tinggal di permukiman yang legal, bukan rumah liar. Pendatang yang sudah berada di Batam selama 15 hari diperkenankan memperpanjang masa tinggalnya atas persetujuan kepala desa atau kelurahan setelah mendapat permohonan dari pihak keluarga.
Hasyim menjelaskan, diberlakukan Perda Kependudukan ini bukan berarti ingin membatasi orang masuk ke Batam. Siapa saja boleh datang ke Batam sepanjang memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Tujuan Perda Kependudukan ini semata-mata untuk mengendalikan dan menata ulang soal kependudukan di Batam agar tidak menimbulkan masalah di masa depan bagi Kota Batam.
Sebagaimana data OB, pertumbuhan penduduk rata-rata meningkat antara 15 sampai 20 persen tiap tahunnya. Pada tahun 1978 penduduk di Batam berjumlah 31.800 orang, naik menjadi 43.000 jiwa tahun 1983. Kemudian naik lagi menjadi 95.800 jiwa tahun 1990 dan 10 tahun kemudian menjadi 462.528 orang.
Menurut Hasyim, saat ini Pemko sedang menyiapkan 183 orang sebagai personel petugas di lapangan, mulai dari petugas pengawasan di lapangan, di pelabuhan-pelabuhan dan di pintu-pintu cehck point. Ada sebanyak 12 pintu pelabuhan keberangkatan yang sudah disiapkan personelnya yang masing-masing pelabuhan diisi dua orang. Ke-12 pelabuhan itu adalah Belawan, Tanjung Priuk, Kuala Tungkal (Jambi), Palembang, Tanjungbalai Karimun, Kundur, Tanjungbatu, Tanjungpinang, Selat Panjang, Buton (Kabupaten Siak), Tembilahan dan Dumai (Riau). (smn)
